Kanselir
federal satu-satunya anggota Pemerintah Federal yang dipilih. Konstitusi memberikan
hak kepadanya untuk memilih sendiri para menteri sebagai pimpinan badan-badan
pelaksana politik terpenting. Kanselir menentukan pula jumlah kementerian serta
portofolio masing-masing. Di tangan kanselir terletak kompetensi menentukan
garis haluan, yaitu hak kanselir untuk menetapkan titik berat pekerjaan
pemerintah secara mengikat. Dengan adanya kewenangan itu, kanselir federal
memiliki perbendaharaan alat kepemimpinan yang dapat dibandingkan dengan
kekuasaan presiden di negara demokrasi presidensial.
Dewan Parlementer yang memutuskan undang-undang dasar
pada tahun 1949 mengacu kepada contoh perdana menteri Inggris ketika membahas
kewenangan kanselir. Alat kekuasaan yang dimiliki perdana menteri itu persis
sama dengan milik kanselir. Namun dalam kenyataan, kuasa kanselir jauh lebih
kecil dibandingkan dengan kuasa perdana menteri Inggris. Dalam sistem
parlementer Inggris selalu ada satu partai saja yang memerintah, sebab sistem
pemilihan Inggris bersifat sistem mayoritas yang menguntungkan partai terkuat.
Di Bundestag biasanya tidak ada satu partai yang memegang mayoritas. Maka untuk
pemilihan kanselir pada umumnya harus dibentuk koalisi.
Menjelang
pemilihan kanselir terjadi perundingan intensif antara partai-partai yang
hendak membentuk pemerintahan bersama. Secara detail dicari kesepakatan
mengenai pembagian kementerian antara partai-partai peserta, mengenai
kementerian yang akan dipertahankan dan yang akan diciptakan. Kepada partai
yang lebih kuat dalam persekutuan itu diberi hak mengisi jabatan kanselir
federal. Selanjutnya partai peserta menyepakati rencana kerja pemerintah untuk
tahun-tahun berikutnya. Hasil perundingan koalisi itu dituangkan dalam
perjanjian koalisi. Baru setelah rampungnya tahap itu, kanselir federal akan
dipilih. Perundingan antarpartai koalisi selanjutnya mempersiapkan dan
mendampingi keputusan pemerintah. Jika sebelum dipilihnya Bundestag yang baru
sudah tak ada lagi kesamaan pandangan politik, jalan keluar yang dapat ditempuh
ialah penggantian kanselir. Untuk mengganti kanselir melalui mosi tidak-percaya
konstruktif, pada waktu yang sama harus dipilih kanselir baru. Cara menarik
kembali kepercayaan yang ofensif ini memaksa parlemen terlebih dahulu membentuk
mayoritas pemerintahan baru yang sanggup bekerja, sebelum dapat menjatuhkan
kanselir. Usaha seperti itu baru dua kali dilakukan dan hanya satu kali, pada
tahun 1982, berhasil. Kanselir Helmut Schmidt (SPD) menerima mosi tidak
percaya, dan Helmut Kohl (CDU) dipilih sebagai penggantinya.
Di
lain pihak kanselir federal dapat setiap saat mengajukan mosi kepercayaan
kepada Bundestag untuk menguji apakah ia masih didukung sepenuhnya oleh
partai-partai koalisi. Apabila kanselir kalah dalam votum kepercayaan, artinya
jika sebagian dari mayoritas pemerintahan menarik dukungannya, Bundestag dapat
dibubarkan. Keputusan mengenai pembubaran parlemen dan dengan demikian mengenai
pemilihan umum berada di tangan presiden federal. Sebagai alternatif, kepala
negara dapat meminta kepada partai-partai yang terwakili di dalam Bundestag
untuk mengusahakan pembentukan pemerintah baru.
Kekalahan sungguh-sungguh dalam votum kepercayaan tidak pernah terjadi dalam sejarah Republik Federal Jerman. Yang terjadi sebanyak tiga kali ialah kekalahan yang disepakati di muka: Anggota parlemen dari partai-partai pemerintahan atau menteri memberikan suara abstain untuk menjatuhkan pemerintah (1972, 1982, 2005). Jalan ini ditempuh untuk memungkinkan pemilihan Bundestag baru sebelum waktunya. Konstitusi memang tidak membuka jalan lain untuk mencapai hal itu. Namun jalan itu hanya dapat ditempuh atas persetujuan Presiden dan dianggap kontroversial dari segi yuridis.
Kekalahan sungguh-sungguh dalam votum kepercayaan tidak pernah terjadi dalam sejarah Republik Federal Jerman. Yang terjadi sebanyak tiga kali ialah kekalahan yang disepakati di muka: Anggota parlemen dari partai-partai pemerintahan atau menteri memberikan suara abstain untuk menjatuhkan pemerintah (1972, 1982, 2005). Jalan ini ditempuh untuk memungkinkan pemilihan Bundestag baru sebelum waktunya. Konstitusi memang tidak membuka jalan lain untuk mencapai hal itu. Namun jalan itu hanya dapat ditempuh atas persetujuan Presiden dan dianggap kontroversial dari segi yuridis.
0 komentar:
Posting Komentar