Kanselir Federal dan Pemerintah di Jerman

Kanselir federal satu-satunya anggota Pemerintah Federal yang dipilih. Konstitusi memberikan hak kepadanya untuk memilih sendiri para menteri sebagai pimpinan badan-badan pelaksana politik terpenting. Kanselir menentukan pula jumlah kementerian serta portofolio masing-masing. Di tangan kanselir terletak kompetensi menentukan garis haluan, yaitu hak kanselir untuk menetapkan titik berat pekerjaan pemerintah secara mengikat. Dengan adanya kewenangan itu, kanselir federal memiliki perbendaharaan alat kepemimpinan yang dapat dibandingkan dengan kekuasaan presiden di negara demokrasi presidensial.

Dewan Parlementer yang memutuskan undang-undang dasar pada tahun 1949 mengacu kepada contoh perdana menteri Inggris ketika membahas kewenangan kanselir. Alat kekuasaan yang dimiliki perdana menteri itu persis sama dengan milik kanselir. Namun dalam kenyataan, kuasa kanselir jauh lebih kecil dibandingkan dengan kuasa perdana menteri Inggris. Dalam sistem parlementer Inggris selalu ada satu partai saja yang memerintah, sebab sistem pemilihan Inggris bersifat sistem mayoritas yang menguntungkan partai terkuat. Di Bundestag biasanya tidak ada satu partai yang memegang mayoritas. Maka untuk pemilihan kanselir pada umumnya harus dibentuk koalisi.

Menjelang pemilihan kanselir terjadi perundingan intensif antara partai-partai yang hendak membentuk pemerintahan bersama. Secara detail dicari kesepakatan mengenai pembagian kementerian antara partai-partai peserta, mengenai kementerian yang akan dipertahankan dan yang akan diciptakan. Kepada partai yang lebih kuat dalam persekutuan itu diberi hak mengisi jabatan kanselir federal. Selanjutnya partai peserta menyepakati rencana kerja pemerintah untuk tahun-tahun berikutnya. Hasil perundingan koalisi itu dituangkan dalam perjanjian koalisi. Baru setelah rampungnya tahap itu, kanselir federal akan dipilih. Perundingan antarpartai koalisi selanjutnya mempersiapkan dan mendampingi keputusan pemerintah. Jika sebelum dipilihnya Bundestag yang baru sudah tak ada lagi kesamaan pandangan politik, jalan keluar yang dapat ditempuh ialah penggantian kanselir. Untuk mengganti kanselir melalui mosi tidak-percaya konstruktif, pada waktu yang sama harus dipilih kanselir baru. Cara menarik kembali kepercayaan yang ofensif ini memaksa parlemen terlebih dahulu membentuk mayoritas pemerintahan baru yang sanggup bekerja, sebelum dapat menjatuhkan kanselir. Usaha seperti itu baru dua kali dilakukan dan hanya satu kali, pada tahun 1982, berhasil. Kanselir Helmut Schmidt (SPD) menerima mosi tidak percaya, dan Helmut Kohl (CDU) dipilih sebagai penggantinya.

Di lain pihak kanselir federal dapat setiap saat mengajukan mosi kepercayaan kepada Bundestag untuk menguji apakah ia masih didukung sepenuhnya oleh partai-partai koalisi. Apabila kanselir kalah dalam votum kepercayaan, artinya jika sebagian dari mayoritas pemerintahan menarik dukungannya, Bundestag dapat dibubarkan. Keputusan mengenai pembubaran parlemen dan dengan demikian mengenai pemilihan umum berada di tangan presiden federal. Sebagai alternatif, kepala negara dapat meminta kepada partai-partai yang terwakili di dalam Bundestag untuk mengusahakan pembentukan pemerintah baru.
Kekalahan sungguh-sungguh dalam votum kepercayaan tidak pernah terjadi dalam sejarah Republik Federal Jerman. Yang terjadi sebanyak tiga kali ialah kekalahan yang disepakati di muka: Anggota parlemen dari partai-partai pemerintahan atau menteri memberikan suara abstain untuk menjatuhkan pemerintah (1972, 1982, 2005). Jalan ini ditempuh untuk memungkinkan pemilihan Bundestag baru sebelum waktunya. Konstitusi memang tidak membuka jalan lain untuk mencapai hal itu. Namun jalan itu hanya dapat ditempuh atas persetujuan Presiden dan dianggap kontroversial dari segi yuridis.

sumber : 

Posted in: Deutsch Kulturkunde,Ueber Deutschland