Bundesrat atau Majelis Federal adalah
dewan perwakilan negara bagian, semacam majelis kedua di samping Bundestag.
Setiap rancangan undang-undang federal harus dibicarakan di Bundesrat. Sebagai
majelis negara bagian, Bundesrat memegang fungsi yang sama seperti majelis
kedua di negara federasi lain, yang umumnya disebut senat. Bundesrat
beranggotakan wakil-wakil pemerintah negara bagian saja. Bobot suara
masing-masing negara bagian diatur dengan cara sangat moderat menurut jumlah
penduduk: minimal tiga suara, maksimal enam suara.
Bundesrat ikut serta dalam pembuatan
undang-undang federasi. Dalam aspek ini, Bundesrat berbeda dengan lembaga
majelis kedua di negara-negara federasi lain. Konstitusi menggariskan dua cara
partisipasi. Undang-undang federasi yang akan mengakibatkan biaya tambahan
dalam administrasi negara bagian, atau yang menggantikan undang-undang negara
bagian yang ada, harus memperoleh persetujuan Bundesrat. Artinya, undang-undang
yang sudah ditetapkan oleh Bundestag baru akan berlaku setelah disetujui oleh
Bundesrat. Dalam hal ini Bundesrat sebagai badan legislatif berstatus sederajat
dengan Bundestag. Dewasa ini hampir 50 persen rancangan undang-undang
memerlukan persetujuan tersebut. Kedaulatan administratif negara bagian
berperan dalam pembuatan undang-undang yang penting dan yang banyak
mengakibatkan biaya, karena berlakunya prinsip bahwa pelaksanaan undang-undang
federal ditangani oleh aparat negara bagian. Yang berbeda dari jenis undang-
undang yang memerlukan persetujuan ialah produk legislasi yang dapat menerima
votum keberatan oleh Bundesrat. Namun keberatan itu dapat ditolak oleh
Bundestag dengan mayoritas yang sama seperti yang berlaku untuk votum di
Bundesrat, yaitu atau mayoritas biasa atau mayoritas dua pertiga, dalam hal
terakhir dengan suara paling sedikit mayoritas semua anggota Bundestag
(mayoritas mutlak).
Melalui reformasi tatanan federal yang
berlaku sejak September 2006, pembagian wewenang antara federasi dan negara
bagian diperbarui. Reformasi tersebut bertujuan memperbaiki kesanggupan
federasi dan negara bagian untuk mengambil keputusan dan bertindak. Tujuan lain
ialah mendefinisikan tanggung jawab politik masing-masing pihak dengan lebih
jelas.
0 komentar:
Posting Komentar